Penghulu menjadi salah satu indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap Kementerian Agama. Penghulu merupakan garda terdepan dalam keberhasilan pembangunan bidang agama terutama dalam layanan nikah dan rujuk di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan.

Menyikapi hal itu, Kantor wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag)  Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) melalui  Bidang Urusan Agama Islam (Urais) terus meningkatkan kompetensi penghulu melalui Bimbingan Teknis dan workshop. Ikut berperan dalam reformasi birokrasi, Penghulu juga memanfaatkan kemajuan teknologi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara elektronik

Seperti hari ini, Selasa (30/11) Bidang Urais menghadirkan 45 orang penghulu dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Sistem Informasi Kepenghuluan (SIK) dan e Dupak Penghulu, di Hotel Rangkayo Basa. Kegiatan ini dibuka Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, H. Helmi didampingi Kasi Kepenghuluan dan Forum Bina Keluarga Sakinah Bidang Urusan Agama Islam, H. Syafalmart.

Pada kesempatan itu Kepala Kanwil menyampaikan penghulu adalah jabatan keahlian dan bersifat mandiri. Dalam menjalankan profesinya, penghulu dituntut memiliki 3 (tiga) kompetensi. Pertama, Kompetensi teknis. Komptensi ini diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional.

“Kompetensi teknis ini juga diukur dari pengalaman bekerja secara teknis, kemampuan membaca Alquran dan maknanya, kemampuan membaca kitab kuning, khususnya yang berkaitan dengan fiqih munakahat kontemporer erta kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa arab atau inggris,” terang Kakanwil.

Kedua lanjut Doktor Helmi, komptensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural manajemen dan pengalaman kepemimpinan. Ketiga, kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya. Sehingga memiliki wawasan kebangsaan dan moderasi beragama berbasis keluarga dan masyarakat.

Doktor Helmi yang mengawali karirnya dari CPPN (Calon Pegawai Pencatat Nikah) ini ingin melakukan penyegaran terhadap penghulu yang merangkap sebagai Kepala KUA. Paling lama dalam jabatan itu 4 tahun, hal ini untuk meningkatkan kinerja dan kreatifitas kepala KUA itu sendiri, kata Kakanwil.

“Isu –isu aktual tentang Kepenghuluan saat ini, kita ingin ada penilaian kinerja bagi Kepala KUA dan Penghulu.  Setiap tahun diadakan penilaian kinerja, itu sudah biasa kita lakukan bisa melalui aplikasi. Namun sekali 4 tahun harus ada Penilaian Kinerja Kepala KUA seperti di madrasah ada Penilain Kinerja Kepala Madrasah (PPKM),” kata Kakanwil.

Indikatornya kata Kakanwil, harus meliputi 3 kompetensi yang harus dimiliki penghulu penghulu itu sendiri. Mulai dari kemampuan teknis, manajerial dan sosial kultural. Indikator-indikator ini harus dilengkapi dengan eviden yang mendukung tugas penghulu, diawali dengan penilaian mandiri oleh penghulu itu sendiri.

Diakhir arahanya, Kakanwil mengingatkan penghulu untuk kreatif dalam dalam menilai berkas-berkas calon pengantin. “Kita harus teliti dan punya trik untuk menilai berkas calon pengantin. Karena tidak tertutup kemungkinan berkas yang dibawa calon pengantin tidak asli atau sebuah duplikat,” pesan Kakawil mengingatkan. RinaRisna

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI, Harvick mengawali Kunjungan Kerja (kunker) di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), tepatnya PP Nurul Yaqin Ambung Kapur, Sabtu (27/11) petang.

Kedatangan Wamentan Harvick beserta rombongan di bandara Internasional Minang Kabau disambut oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy serta Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur dan Kakanwil Kemenag Sumbar Helmi beserta jajaran.

Dalam sambutannya Kakanwil Kemenag Sumbar Helmi mengharapkan kedatangan Wamen ke Pondok Pesantren beserta rombongan akan membawa berkah bagi pondok pesantren ini.

Ia menilai, sebagai lembaga pendidikan tertua di negeri ini, pondok pesantren  banyak menunjukkan peran nyata dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia. 

Tak sedikit tokoh nasional dan pemimpin besar yang lahir dari pondok pesantren, lanjutnya.

Helmi berkeyakinan lahirnya UU nomor 18 tahun 2019 semakin memperkokoh keberadaan pondok pesantren. 

"Pada pasal 46 diamanahkan bahwa pemerintah pusat dan pemda mempunyai tanggung jawab mendorong dan memfasilitasi pondok pesantren. tentunya kita berharap kedatangan bapak wamen beserta rombongan ada pak direktur juga akan membawa berkah bagi pondok pesantren ini." Katanya.

Helmi memaparkan sedikitnya 256 pondok yang ada di Sumbar, sebanyak 112 atau 44% memilih kemandirian pondok melalui pertanian. 

Untuk itu, Helmi memastikan kehadiran Wamentan, Wakil Gubernur dan Kepala Dinas Pertanian provinsi sumatera barat Nurul Yaqin pertanda baik untuk kemajuan pesantren dimasa datang.

Sementara itu dalam sambutannya Wamentan Harvick menyebut kunjungannya dalam rangka mendorong korporatisasi pertanian berbasis pesantren untuk memanfaatkan potensi pertanian dalam upaya mengimplementasikan kemandirian ekonomi.

"Kedatangan kami, ingin melihat langsung potensi pertanian yang bisa dihasilkan pondok pesantren Nurul Yaqin dan kami juga mendorong warga pondok untuk memanfaatkan bantuan seoptimal mungkin," kata Harvick.

Harvick ingin menjadikan pondok pesantren sebagai basis usaha di bidang pertanian atau agrobisnis modern berbasis korporasi di Sumbar. Bukan tanpa alasan, Harvick menuturkan Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang mendidik generasi muda penerus bangsa agar dapat melakukan regenerasi.

Ia menargetkan generasi milenial yang berakhlak mulia  dapat membawa pertanian lebih maju dan terdepan. "Adik adik santri jangan sampai gaptek, karena Presiden sangat ingin ada generasi penerus disektor pertanian".Ajaknya.

"Ke depan petani Indonesia diisi oleh orang-orang milenial yang berahklak mulia. Ada dua hal yang membuat anak muda tertarik dengan pertanian. Soal trust dan income. Soal trust bagaimana kita membuka diri, memberi masukan masukan yang tepat sasaran dengan pengadaan benih dan sebagainya. Soal income bagaimana menggerakkan generasi berikutnya untuk menjadi petani milenial. Apalagi anak muda saat ini sangat mudah mengakses informasi terkait itu, mudah mudahan kunker ini membuka peluang positif untuk kemajuan pertanian," kata pria berdarah Minang ini.

Pihaknya mengaku mengunjungi Pesantren Nurul Yaqin Ambung Kapur dan menyerahkan hibah bantuan berupa benih Manggis dan dua unit Traktor Roda Dua dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian di ponpes.

Ia mengatakan peluang usaha di sektor pertanian masih terbuka lebar di Padang Pariaman. Ia juga mengapresiasi upaya pemerintah selama ini untuk meningkatkan ruang lingkup pertanian. Pihaknya mengajak jajaran eselon I kebawah untuk mengakselerasi dan memaksimalkan apa yang dibutuhkan daerah yang di Indonesia. 

"Banyak sekali kontribusi masyarakat dalam sektor pertanian ini,"sebutnya.

Tak ayal, Harvick serius mendorong santri turut ambil bagian  di sektor pertanian. Selain bisa menjadi peluang usaha juga sekaligus dapat membangun perekonomian mandiri pesantren.

Selain itu, Harvick menyebut ketahanan pangan di Sumbar harusnya tetap kokoh meski berada di masa pandemi covid-19. 

"Disinilah pentingnya menyeimbangkan peran dan kerjasama pemerintah pusat dan daerah. Sehingga para santri nantinya akan berbangga karena provinsi Sumbar penyumbang produk pertanian terbesar secara nasional, bukan semata-mata peran pemerintah," tandasnya.

Dunia pendidikan terus mengalami dinamika dan perubahan. Kakanwil Helmi melihat pentingnya mengkolaborasikan kehadiran teknologi dan literasi untuk menjadi guru profesional di era 4.0. Kehadiran perpustakaan dan sinergitas dengan pihak Kominfo adalah sebuah keniscayaan untuk mencetak guru profesional. 

Sebaliknya, peserta didik juga harus memiliki kesadaran untuk terus meningkatkan rasa ingin tahu (curiosity), sambungnya.

Kakanwil mengakui guru guru PAI Sumbar selalu menginspirasi sehingga tidak lelah berinovasi sehingga melahirkan beragam prestasi nasional. 

"Guru profesional adalah guru  guru yang memiliki welas asih, memiliki compassionate dan mengajar dengan hati." Tuturnya.

Lebih jauh, Kakanwil mengutip sebuah kata bijak dihadapan guru PAI dalam memaknai proses pembelajaran. 

"Jika anda merasakan sakit, tandanya masih hidup. Jika anda merasakan sakit saudara anda, tandanya anda manusia." Ujarnya.

Terkait itu, Helmi menilai, tugas guru di masa depan tidaklah ringan. Tugas guru adalah bagaimana memanusiakan manusia. Dalam ajaran Islam sendiri diajarkan, bagaimana mengislamkan orang Islam. 

"Manusia dilahirkan untuk memanusiakan manusia, artinya nilai nilai kemanusiaan yang perlu dibangun dan dikembangkan," sebutnya.

Terlebih lagi hari ini, Indonesia sudah punya pendidikan karakter yang perlu terus  diperkuat. 

"Ini perlu kita kawal, mulai dari sekolah, bagaimana agar anak anak didik kita bisa menghargai orang lain, bagaimana mereka bisa berempati tinggi terhadap saudaranya. Ini yang kita kembangkan sekarang dalam tujuh program unggulan di Kemenag. Salah satunya adalah penguatan moderasi beragama." Tukas Kakanwil.  

Tak lupa Kakanwil memberi apresiasi yang luar biasa kepada DPW AGPAIL Sumbar dan panitia pelaksana yang sudah menggelar acara Workshop Capacity Building di Bidang Informasi dan teknologi bagi Guru PAI se-Sumbar. 

Diakhir arahan, Helmi membeberkan contoh adanya  program afirmasi yang dilakukan Kemenag RI pada tahun ini adalah Kanwil Kemenag Prov. Sumbar mencairkan Tunjangan Profesi Gunu (TPG) bagi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) SMA/SMK (PNS dan Non PNS) pada Sekolah sebesar 6,3 miliar untuk 309 orang.

 "Untuk SD dan SMP proses pencairan berada di Kemenag Kabupaten/Kota.

Selain itu, Kemenag RI Juga memberikan bantuan tunjangan khusus untuk 4.700 guru di wilayah 3T, dengan anggaran sebesar 47 miliar rupiah, tambahnya diiringi riuh tepuk tangan peserta.

"Untuk itu, tugas Kemenag adalah mengawal pelaksanaan program program afirmasi bagi peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru" imbuhnya.

Tentunya berangkat dari niat dan keinginan untuk maju dan berbuat lebih banyak lagi untuk kemajuan. "Kita buka secara resmi Kegiatan workshop capacity building, peningkatan kompetensi di bidang informasi dan teknologi bagi guru PAI se Sumbar", semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita, bagi yang hadir hari ini juga bertugas,"  ujarnya.

Turut dihadiri Ketua Umum DPP AGPAII Dr Mahnan Marbawi, Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumbar diwakili Kabid GTK Suindra S.Pd, M.Pd, Ketua dan Pengurus DPW AGPAIl Sumbar Rimelfi, S.Pd., MM, MA, Ketua Pokja PAI Sumbar Dra Arniyanti M.Pd, Koordinator tim IT dan Infokom DPW AGPAII Zumfiardi, S.Pd, M.Pd, Ketua DPD AGPAII Kab/Kota se-Sumbar, Ketua DPC AGPAII Kecamatan, Panitia Pelaksana, Para Pendidik dan Tenaga Kependidikan.(vera)

Kakanwil Kemenag Provinsi Sumbar H. Helmi yang didampingi Kakankemenag Kabupaten Tanah Datar H. Syahrul, Kasubbag TU H. Yusmarli dan Kasi Pais H. M Algafari memberikan pembinaan moderasi beragama kepada ASN jajaran Kankemenag Kab. Tanah Datar, Rabu (24/11).

Moderasi Agama merupakan program prioritas Kementerian Agama dan Sumatera Barat merupakan salah satu dari provinsi percontohan moderasi beragama.

Kakanwil mengungkapkan ASN Kementerian Agama dan ASN lainnya direncankan akan mendapatkan penguatan moderasi beragama.

"moderasi agama bukan hal yang baru, namun ini adalah program Kementerian Agama sebagai bentuk respon terhadap perilaku pemahaman ektrem dan radikal dalam beragama", pungkasnya.

Kakanwil menerangkan sebab pemahaman tersebutlah Kementerian Agama menjadikan moderasi beragama sebagai program prioritas.

" Pemahaman yang ektrem sangat membahayakan ketahanan bangsa maka penguatan moderasi beragama perlu dilakukan", terangnya.

Lebih lanjut, Kakanwil dengan jelas mengatakan bukan agama yang dimoderisasikan tapi pemahaman agama yang menyimpang perlu dimoderisasikan.

Selain itu Kakanwil juga mengajak ASN Kankemenag Kabupaten Tanah Datar untuk selalu berbuat baik dan menyebarkan kebaikan dengan membawa karakter syukur, sabar dan ikhlas.

ASN yang mengikuti pembinaan itu terdiri dari ASN yang tersebar di MAN, MTsN, MIN serta ASN yang menduduki jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum dilingkungan Kankemenag Kabupaten Tanah Datar. *rzk

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatra Barat melalui Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) menggelar kegiatan Jagong Masalah Haji dan Umrah (JAMARAH) dengan tema Peluang, Tantangan dan Problematika Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pada masa Pandemi Covid-19 di Hotel Grand Zuri Padang, Selasa (23/11).