Pada Senin 6 September 2021 - 2 Oktober 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bakal menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Hitungan Cepat Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) sebanyak 8 angkatan, masing-masing satu angkatan sebanyak 115 orang selama 3 hari kegiatan Workshop berlangsung di beberapa hotel di Kota Padang dan Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sumbar, Erman Rahman melalui Kepala Bidang Rehab Rekon Suryadi E saat dijumpai awak media ini di ruang kerjanya, Rabu 2 September 2021, menyebutkan, bahwa selama PPKM rencana Workshop Bimtek Jitupasna tertunda dan pada Senin 6 September 2021 ini baru dimulai.
Suryadi menjelaskan tentang kegiatan Workshop Bimtek Jitupasna yang diselenggarakan ini melibatkan peserta Bimtek Jitupasna dari unsur media sebanyak 15 orang, 3 orang dari unsur relawan media penulis Penanggulangan Bencana (PB), 97 orang dari unsur Perwakilan BPBD daerah Kabupaten dan Kota se-Sumbar, serta dari unsur Perangkat Pemerintah Terendah Nagari, Desa, dan Kelurahan se-Sumbar.
Dari delapan angkatan penyelenggaraan kegiatan Workshop Bimtek Jitupasna Bidang Rehab Rekon BPBD Sumbar memakan waktu selama 1 bulan dari 6 September 2021 sampai dengan 2 Oktober 2021 mendatang, kata Suryadi E.
Untuk angkatan pertama Workshop Bimtek Jitupasna dari tanggal 6-9 September, berlangsung di Basco Hotel, angkatan ke-2 dari tanggal 7-10 di Kryad Hotel, dan tanggal 8-11 di Imelda Hotel, masing-masing di hotel yang ada dalam Kota Padang.
Selanjutnya, pada tanggal 13-16 di Emersia Hotel Batusangkar Kabupaten Tanah Datar, tanggal 20-23 di Kryad Hotel, dari tanggal 21-24 di Basco Hotel, tanggal 22-25 di Imelda Hotel/masing-masing berlangsung selama September 2021.
Tentang penyelenggaraan kegiatan Workshop Bimtek Jitupasna ini, seluruh logistik telah siap semuanya.
Kita berharap manfaat dari Workshop Bimtek Jitupasna, bila terjadi bencana, untuk memperoleh data basah kerugian dan kerusakan dari dampak bencana, maka dalam hitungan waktu maksimal 4 hari, dan data itu dapat dipublikasikan secara benar dan akurat dari pemerintah terendah," pungkasnya. rel/abrl
Post a Comment